Oleh: Mula Harahap
Tahun 1983 terjadi gerhana matahari total di Indonesia. Mungkin disebabkan oleh panjangnya durasi waktu dan luasnya wilayah yang akan mengalami gerhana, maka sejak jauh hari peristiwa tersebut telah menjadi perhatian dunia internasional. Di Indonesia pun telah disusun berbagai rencana untuk menghadapi peristiwa alam yang jarang terjadi tersebut.
Rupanya peristiwa itu juga dibicarakan oleh Menteri Penerangan Harmoko (waktu itu dia baru beberapa bulan menjadi menteri) dengan Presiden Suharto. Seperti biasa, sehabis pertemuan, Menpen Harmoko menteri keterangan kepada wartawan dan dimulai dengan kalimatnya yang khas itu, “Bapak Presiden memberi petunjuk….”
Menpen Harmoko mengatakan bahwa Presiden meminta rakyat Indonesia agar pada saat gerhana nanti tinggal saja di dalam rumah. Pada waktu itu Indonesia berada dalam pemerintahan rezim totaliter, karena itu tentu saja tidak ada yang berani mempertanyakan apa alasan, atau apa yang ada di benak Presiden Suharto ketika ia mengeluarkan petunjuk yang seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Presiden Suharto kurang mendapat informasi tentang apa sebenarnya gerhana matahari tersebut, karena itu ia menyikapinya dengan ketakutan yang berlebihan.
(Di kemudian hari Harmoko mengatakan bahwa Presiden menyuruh rakyat untuk mengurung diri sebenarnya demi untuk melindungi kesehatan mata rakyat, yaitu agar jangan terlalu lama memandang proses gerhana tersebut dengan mata telanjang. Tapi kalau memang demikian duduk perkaranya, mengapa pula pada saat konferensi pers itu Harmoko–sebagai Menteri Penerangan–tidak memberi penjelasan yang lebih jauh tentang perintah “boss”-nya itu? Berarti dia juga tidak tahu apa sebenarnya gerhana matahari itu).
Karena kita hidup di bawah pemerintahan rezim otoriter, maka tentu saja “petunjuk presiden” itu dilaksanakan tanpa tedengn aling-aling. Dan sebagaimana biasanya, maka pada level pemerintahan yang lebih rendah perintah itu ditafsirkan secara lebih “overacting”. Para camat, kapolres dan danramil dimana-mana mulai sibuk mengamankan rakyat agar tidak keluar pada saat terjadinya gerhana total nanti. Dan sebagaimana biasanya juga, maka di kalangan rakyat mulailah berkembang sikap, “Pokoknya, apa pun alasannya, ikuti sajalah perintah itu. Daripada nanti dituduh sebagai PKI?”
Jadi begitulah, pada hari terjadinya gerhana matahari total tersebut, kota-kota dan desa-desa Indonesia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua penduduk mengurung dirinya di rumah.
Saya masih ingat, atas fenomena rakyat yang “ngumpet” itu, maka ada sebuah ulasan di majalah internasional ilmu pengetahuan “Discover” yang mengatakan kira-kira begini: “Adalah sebuah ironi dan sungguh merupakan sebuah hal yang menyedihkan. Di saat komunitas ilmuwan internasional berbondong-bondong datang ke Indonesia–terutama ke Tanjung Kodok, Tuban–dan membawa berbagai peralatan untuk menyaksikan proses gerhana tersebut, maka Pemerintah Indonesia menyuruh rakyatnya untuk menjauh dan bersembunyi di kolong tempat tidur….” [.]
Harian KOMPAS, Sabtu 7 Juni 2008:
Menakar Rasionalitas Bangsa
Oleh Mulyanto
Pro-kontra soal blue energy berlanjut. Ketidakyakinan pakar energi pada umumnya adalah soal ”air” yang diklaim sebagai ”bahan dasar” energi ramah lingkungan tersebut. Belum lagi soal kesetimbangan energi (energy balance) serta ”biaya” karena diklaim membutuhkan energi listrik (PLN) yang cukup besar saat proses produksinya.
Namun, yang lebih menarik menurut penulis adalah fakta bahwa ada orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang aktif mempromosikan sumber energi kontroversial ini. Bahkan, ada rencana untuk mengambil tempat produksi di dekat Cikeas, kediaman pribadi presiden. Karena itu, tak dapat dihindarkan kesan bahwa SBY mendukung konsep blue energy ini.
Masalahnya adalah di mana rasionalitas bangsa ini kalau presiden mempromosikan hasil iptek yang belum teruji kesahihannya, sementara lembaga riset iptek pemerintah banyak yang menganggur tak berdaya?
Bukan hal baru
Kejadian seperti itu sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya dalam sidang kabinet pernah dipromosikan pupuk jenis baru yang disebut Nutrisi Saputra. Sejak itu pupuk yang katanya dapat menyuburkan tanaman dengan cepat dan meningkatkan produktivitas padi secara spektakuler itu telah menyebar di Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Padahal, produk tersebut belum mendapat izin dari lembaga yang berwenang.
Setelah diteliti Balitbang Departemen Pertanian, ternyata tidak ditemui keunggulan apa pun dari nutrisi tanaman tersebut, bahkan dalam jangka panjang pupuk kontroversial ini dapat mengeraskan dan merusak tanah. Bisa dibayangkan bagaimana kecewa dan menderitanya para petani kita kalau harus tertipu oleh kepalsuan teknologi ini. Namun, beruntung pemerintah sigap menangani.
Pertanyaannya, mengapa kita begitu antusias dengan penemuan iptek yang kontroversial, yang belum diuji melalui prosedur baku verifikasi dan validasi ilmiah? Bahkan, sampai melibatkan lembaga kepresidenan?
Mungkin ini soal histeria. Ketika impitan impor beras dan rendahnya produktivitas pertanian kita menjadi hantu yang membayangi setiap hari atau melonjaknya harga BBM yang terus menjulang ke langit yang nyaris membuat kita kehilangan harapan, datangnya Sang Ratu Adil berupa teknologi Nutrisi Saputra atau blue energy adalah histeria yang didamba. Penemuan yang fantastis dan sensasional yang memicu histeria itu telah melumpuhkan rasionalitas kita sebagai bangsa. Kalau lembaga kepresidenan terciprat citra buruk, itu bisa dimaknai sebagai risiko politik dalam rangka mencari solusi tuntas persoalan bangsa. Ini pun bukan khas gaya kepemimpinan SBY saja.
Saat Megawati menjadi presiden, bahkan Menteri Agama yang dikenal sangat alim pernah terjerembap lumpur irasionalitas dan mau-maunya menggali cagar budaya Istana Batu Tulis, Bogor, agar menemukan harta karun untuk membayar utang-utang negara. Jelas itu bukan cuma di luar tugas pokok Departemen Agama, tetapi juga di luar kompetensi dan rasionalitas sang menteri. Akan tetapi, toh tindakan yang didasarkan mimpi, yang menggemparkan jagat nasional, itu dilakoni meski hasilnya nihil dan menuai rasa malu.
AS Hikam, yang menjadi Menneg Ristek di bawah pemerintahan Gus Dur, sebelumnya dengan berani mempromosikan teknologi jin untuk membangkitkan energi dan bahkan berminat mengembangkan penelitian ilmu suwuk. Praktis para ilmuwan dan teknolog yang masih rasional memprotes Menneg Ristek yang ahli sastra itu. Bayangkan, level kementerian ristek, sebagai benteng ilmu pengetahuan dan rasionalitas bangsa, saja sudah bingung membedakan antara alam gaib dan alam empiris.
Apa yang salah
Dulu, tahun 1970-an, Buya Hamka mati-matian menentang untuk memercayai, ada bayi dalam kandungan yang dapat bicara. Beliau rela berhadap-hadapan dengan para ulama yang pada waktu itu bersikeras percaya, bahkan menganggap itu sebagai karomah atau mukjizat. Apa lacur, ketika dibuktikan dan digeledah, ternyata ibu yang mengandung itu menyembunyikan tape recorder. Yang bicara bukan bayi dalam kandungan si calon ibu, tetapi tape recorder itu. Terpaksa para ulama menanggung malu. Padahal, mereka paling tahu adanya takdir kauniyyah (hukum alam) di samping takdir ghaibiyyah (hukum gaib).
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat kemiskinan, atau secara umum rendahnya PDB per kapita, yang merupakan ciri negara berkembang, adalah biang keladi irasionalitas masyarakat. Meski reformasi sudah menginjak 10 tahun, nyatanya eforia politik belum menghasilkan kesejahteraan. Kebebasan tidak serta-merta menyejahterakan. Histeria, mimpi, Sang Ratu Adil adalah energi sekaligus hiburan yang membuat masyarakat miskin mampu bertahan untuk hidup dan menunggu. Sementara rasionalitas adalah barang mewah para elite yang duduk dalam singgasana modernitas.
Karena itu, kalau kita bangga akan Borobudur yang megah menjulang atau si Gatot Kaca N-250 buatan 100 persen putra-putri pertiwi yang terbang gagah memutari angkasa, rasa kagum itu bukanlah sekadar pada wujud fisik karya itu, tetapi karena di dalamnya tegak rasionalitas bangsa. Itulah sebabnya kita merana menyaksikan PT Dirgantara Indonesia limbung kehilangan kendali, Indosat dijual kepada pihak asing, atau PT Krakatau Steel yang akan diprivatisasi melalui mitra asing strategis, sebagaimana kita mengelus dada meratapi ratusan doktor di Puspiptek, Serpong, yang terpaksa ”ngamen” karena lab mereka beringsut tua dan dana riset yang tidak memadai.
Padahal, Mbah Roso, Ki Djoko Bodo, atau Mama Lauren yang menjual ramalan nasib melalui teknologi canggih SMS dan mengiklankan irasionalitas melalui TV makin berkibar bersama sinetron alam gaib dan misteri. Lalu, masyarakat menolak secara paranoid PLTN di Muria karena takut lahan mereka ditenggelamkan lumpur panas seperti di Sidoarjo.
Tampaknya alam bawah sadar bangsa ini yang menjelma dalam histeria publik adalah irasionalitas itu. Fenomena blue energy, Nutrisi Saputra, dan Batu Tulis adalah alat sederhana kita untuk menakar rasionalitas bangsa menghadapi milenium III globalisasi yang ketat persaingan dan ledakan kreativitas ide rasional.
Sejatinya, seratus tahun Kebangkitan Nasional tampaknya belum cukup bagi kita untuk bebas dari belenggu irasionalitas ini. Kita butuh energi yang lebih besar lagi dari sekadar ”reformasi” untuk bangkit menjadi bangsa yang rasional dan bermartabat. Merdeka!
Mulyanto Peneliti di Institute for Science and Technology Studies (Istecs); Penulis Buku IPTEK Nasional Pasca Habibie